Your address will show here +12 34 56 78

Liputan6.com, Jakarta – Pasokan listrik Indonesia bertambah 85 Mega Watt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Tahap 1. Pembangkit ini dioperasikan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML), perusahaan patungan PT Supreme Energy, ENGIE dan Sumitomo Corp.

Founder & Chairman PT Supreme Energy, Supramu Santosa, mengatakan PLTP Tahap 1 Muara Laboh yang berlokasidi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, baru beroperasi komersial.

Selanjutnya, listrik akan dipasok ke jaringan listrik Sumatera milik PT PLN (Persero) yang dapat didistribusikan ke kurang lebih 340 ribu rumah tangga.

“COD PLTP Muara Laboh tahap 1 dan rencana pengembangan tahap 2 merupakan bukti komitmen yang sangat kuat dari Supreme Energy dan mitra internasional-nya terhadap pengembangan energi panas bumi di Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran bauran energi tahun 2025,” kata Supramu, di Jakarta, Senin (16/12/2019).
PT Supreme Energy memulai studi pendahuluan dalam proyek pengembangan listrik melalui PLTP Muara Laboh pada tahun 2008. Dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) atau Power Purchase Agreement (PPA), pada 2012, kemudian kegiatan eksplorasi. Total investasi untuk pengembangan tahap 1 ini mencapai USD 580 juta.

Saat ini, PT Supreme Energy juga dalam tahap pembicaraan dengan PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pengembangan tahap 2 dengan kapasitas 65 MW. Pengembangan ini membutuhkan investasi USD 400 juta dan akan segera dimulai setelah negoisasi PPA selesai.

“Kami sangat menghargai atas dukungan yang kuat dan terus menerus dari Pemerintah, PLN dan masyarakat Solok Selatan khususnya selama kegiatan eksplorasi dan pengembangan,” ujarnya

Saat ini, PT Supreme Energy juga sedang membangun Proyek PLTP Rantau Dedap berkapasitas 90 MW di Sumatera Selatan. Proyek pengembangan yang digarap oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2020. Untuk menyelesaikan proyek ini, SERD akan berinvestasi sekitar USD 700 juta.

Selain itu, melalui PT Supreme Energy Rajabasa (SERB), PT Supreme Energy juga sedang mempersiapkan program eksplorasi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Rajabasa yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Kegiatan eksplorasi akan dimulai segera setelah negoisasi perpanjangan PPA dengan PLN selesai. SEML dan SERB adalah perusahaan patungan yang terdiri dari PT Supreme Energy, ENGIE dari Perancis dan Sumitomo Corp dari Jepang, sedangkan SERD adalah perusahaan patungan dari PT Supreme Energy, ENGIE, Marubeni Corp dari Jepang dan Tohoku Electric Power of Japan.

0

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS) Mulyanto meminta PLN fokus untuk merealisasikan target pemerataan listrik (rasio elektrifikasi) di 2020.

Mulyanto mengatakan, ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100 persen pada 2020. Pertama, kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area dan kedua, daya beli masyarakat.

Seperti di Maluku, Papua dan beberapa wilayah terpencil lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik. Kalaupun kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.

“Kami masih menemukan banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta masih dianggap memberatkan,” kata Mulyanto, di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Mulyanto pun mendorong pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah terpencil untuk mengejar target pemerataan kelistrikan 100 persen. Pemerintah pun diharapkan mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).

“Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu, listrik berbasis diesel tak terhindarkan,” ujar Mulyanto.

Mulyanto juga mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengadaan subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Bila langkah-langkah tersebut tidak secara sigap diatasi maka target elektrifikasi 100 persen di tahun 2020 hanya PHP,” tegas Mulyanto.

Dia pun menyinggung ketidakakuratan data rasio elektrifikasi yang di lapangan dengan yang dimiliki PLN. “Misalnya di Maluku, PLN mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi 90 persen tapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik,” ujar Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto meminta Pemerintah membuat definisi ulang yang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi. Supaya terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.

“Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyarakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN. Apakah berbasis desa atau rumah tangga. Bagi PLN mungkin termasuk tapi bagi DPR kan bisa jadi tidak termasuk,” tandasnya.

0

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menyediakan pasokan listrik untuk industri pengolahan dan pemurnian (smelter). Perusahaan tersebut pun siap dikenakan penalti jika listrik tidak tersedia.

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, ‎PLN telah mengantisipasi meningkatnya permintaan listrik, dengan membangun infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit dan jaringan transmisi. Seiring dengan bertambahnya industri khususnya smelter.

“PLN siap melistriki industri smelter dan melakukan best effort untuk menyediakan listrik secara kompetitif,” kata Inten, dalam rapat koordinasi kesiapan PLN melistriki industri smelter, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Menurut Inten, PLN pun siap dipenalti jika tidak mampu memenuhi permintaan listrik dari industri smelter. Namun, dia pun meminta pelaku industri sama-sama berkomitmen menyerap pasokan listrik yang disediakan PLN.

“‎Kami juga mohon komitmen sama-sama, kapan pun PLN akan best effort siapkan listrik dan kami siap dipenalti. Dengan catatan bapak siap kami siap,” tuturnya.

Saat ini total pasokan listrik‎ nasional yang tersedia mencapai 62.372 Mega Watt (MW), transmisi 56.899 Kilo Meter sirkit (KMs), jaringan distribusi 58.081 Mega Volt Amper (MVA).

Untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan listrik, PLN akan menambah pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah Sulawesi yang menjadi konsentrasi pembangunan smelter, yaitu pembangkit dengan kapasitas total 5.422 MW.

“COD (beroperasi) sampai akhir tahun 2019 1000 MW lagi, mudah-mudahan sisanya 23.000 MW yang masih konstruksi bisa selesai 2020 – 2021,” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4138594/pln-siap-dihukum-jika-tak-mampu-penuhi-listrik-industri-smelter

 

0